MCA News –Keseriusan Pemerintahan Prabowo – Gibran dalam menggarap kawasan transmigrasi kian terlihat. Pasalnya, transmigrasi yang dicanangkan pemerintah sejak 1950, kini semakin komprehensif dengan kolaborasi dan sinergi lintas kementerian.
Kali ini, Kementerian Transmigrasi kembali menyambangi kantor Kementerian Kesehatan untuk membahas upaya penguatan layanan kesehatan di kawasan transmigrasi.
“Saya mendampingi Bapak Iftitah Sulaiman melakukan rapat koordinasi dengan Bapak Gunadi Sadikin dan Mas Dante Saksono, membahas banyak hal menarik yang kita diskusikan. Mempertemukan apa yang dikerjakan Kemenkes untuk bisa mendukung program transmigrasi,” kata
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Senin (30/12).
Menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN ini, berharap agar kawasan transmigrasi adalah kawasan yang sehat, bersih dan nyaman.
“Kesehatan adalah kata kunci, karena mayoritas transmigran adalah pekerja lapangan yang memerlukan fisik yang kuat untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Masih Viva Yoga, berdasarkan data Kemenkes, saat ini terdapat 111 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang belum dibangun di 37 kabupaten di kawasan transmigrasi.
“Kami akan melakukan koordinasi, apabila dibeberapa kecamatan di kawasan transmigrasi belum dibangun, kami akan meminta Kemenkes untuk membangun puskesmas, agar masyarakat transmigran dan masyarakat setempat bisa hidup sehat,” terangnya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN berharap upaya ini bertujuan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pengembangan ekonomi baru di Indonesia.
“Dengan kesehatan yang terjaga akan memungkinkan para transmigran dapat bekerja dengan optimal dan menghasilkan produk-produk unggulan di kawasan transmigrasi, sehingga tujuan dari transmigrasi sebagai pusat pengembangan kawasan ekonomi baru di Indonesia bisa terwujud,” tutupnya.
Sebelumnya, kementrans telah menjalin kerja sama dengan beberapa kementerian, antara lain kementerian ATR/BPN, kementerian koperasi dan UKM, kementerian kelautan dan perikanan, serta kementerian pertanian.
